INFONITAS.CO.ID - KOTA BEKASI – Tim kuasa hukum Sholihin merespon terkait seorang wanita berinisial IL melaporkan dugaan pelecehan seksual oleh seorang ketua partai yang mendukung pasangan calon (Paslon) nomor urut 01, Heri Koswara - Sholihin. Laporan tersebut memicu reaksi keras dari tim kuasa hukum Sholihin, yang menuduh laporan itu sebagai bagian dari skenario politik kotor dan kampanye hitam untuk menjatuhkan nama baik klien mereka.
Iqbal Daut Hutapea, kuasa hukum Sholihin dari Tim Advokasi Patriot Indonesia, menilai laporan tersebut bukan hanya serangan pribadi, melainkan juga upaya menciptakan opini publik negatif terhadap pasangan Heri Koswara - Sholihin. "Kami melihat ini sebagai skenario busuk, kotor, dan keji yang sarat muatan politik. Tindakan ini jelas bertujuan merusak kehormatan dan nama baik Sholihin sebagai calon Wakil Wali Kota Bekasi," ujar Iqbal dalam konferensi pers, Kamis (21/11/2024).
Laporan pelecehan seksual oleh IL muncul hanya beberapa hari setelah ia secara terbuka menyatakan keluar dari partai pengusung Heri Koswara - Sholihin dan mendukung pasangan Tri Adhianto - Harris Bobihoe (Paslon nomor urut 03). Dalam laporannya ke Polda Metro Jaya, IL juga menyertakan rekaman suara yang diklaim sebagai bukti. Namun, tim kuasa hukum Sholihin meragukan keaslian rekaman tersebut, menyebutnya sebagai bagian dari kampanye hitam yang belum terbukti secara hukum.
Lebih jauh, Tim Advokasi Patriot Indonesia telah melaporkan IL, yang diidentifikasi sebagai Ida Laniari, ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/411/XI/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI, dengan Sholihin sebagai korban.
“Pilkada seharusnya menjadi ajang adu gagasan dan program, bukan sarana untuk menciptakan konflik dan kegaduhan dengan narasi kotor seperti ini. Kami meminta semua pihak, termasuk pendukung Paslon Ridho, untuk menahan diri dan tidak menyebarkan rekaman atau informasi yang belum teruji keasliannya,” tegas Iqbal.
Kasus ini mencerminkan dinamika politik Pilkada Bekasi yang semakin tidak sehat. Alih-alih fokus pada program dan visi pembangunan kota, kontestasi ini diwarnai serangan personal dan upaya menjatuhkan lawan secara tidak etis. Tuduhan pelecehan seksual yang bersinggungan dengan kepentingan politik mengaburkan batas antara upaya mencari keadilan dan agenda politik terselubung.
Jika benar laporan IL bermuatan politis, hal ini menunjukkan bahwa Pilkada Bekasi telah berubah menjadi ajang politik destruktif yang merugikan publik. Namun, jika laporan tersebut terbukti valid, ini menjadi peringatan bahwa para pemimpin yang maju dalam kontestasi harus bersih dan bebas dari pelanggaran moral.
"Pilkada seharusnya menjadi pesta demokrasi yang mendewasakan masyarakat, bukan arena untuk saling menjatuhkan. Masyarakat Kota Bekasi kini menghadapi tantangan besar untuk memilah informasi yang beredar dan memastikan bahwa pilihan mereka berdasarkan program yang konkret, bukan narasi negatif atau konflik antarkubu," pungkasnya. (Lay)
